Sukabumi, Mipanews – kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi trkah genap satu tahun, hal ini menjadi momen penting untuk menilai sejauh mana arah pembangunan daerah berjalan. Namun di tengah harapan perubahan, sejumlah persoalan mendasar justru masih membayangi Kabupaten Sukabumi, mulai dari kerusakan infrastruktur jalan, tekanan defisit anggaran daerah, hingga stagnasi kebijakan strategis yang dinilai belum memberikan dampak signifikan bagi masyarakat.
Data yang dihimpun menunjukkan kondisi infrastruktur jalan kabupaten masih jauh dari ideal. Dari total 1.424,36 kilometer jalan kabupaten, tercatat sekitar 507,6 kilometer atau 35,63 persen berada dalam kondisi rusak berat.
Angka tersebut menggambarkan persoalan serius yang belum terselesaikan, terutama bagi masyarakat di wilayah pedesaan dan kawasan selatan Sukabumi yang sangat bergantung pada akses jalan untuk aktivitas ekonomi, pendidikan, hingga pelayanan kesehatan.
Kerusakan jalan tidak hanya memperlambat mobilitas warga, tetapi juga berpotensi menghambat distribusi barang serta menekan pertumbuhan ekonomi daerah.
Tak hanya infrastruktur, sejumlah sektor lain seperti kesehatan, pendidikan, sosial, dan ekonomi juga dinilai masih membutuhkan perhatian lebih serius dari pemerintah daerah. Beberapa kalangan bahkan menilai arah kebijakan pembangunan Kabupaten Sukabumi selama satu tahun terakhir masih belum menunjukkan karakter pembangunan yang jelas dan terukur.
Di sisi lain, lambannya pembahasan sejumlah Peraturan Daerah (Perda) juga mulai menjadi sorotan. Regulasi yang seharusnya menjadi landasan percepatan investasi dinilai berjalan lambat, sehingga dikhawatirkan menghambat masuknya investor yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Situasi ini semakin diperumit dengan kondisi defisit anggaran Pemerintah Kabupaten Sukabumi yang diperkirakan mendekati Rp700 miliar.
Ketua JWI Sukabumi Raya, Lutfi Yahya, menilai kondisi tersebut harus menjadi alarm serius bagi pemerintah daerah untuk segera melakukan langkah-langkah strategis dalam pengelolaan anggaran.
Menurutnya, efisiensi anggaran menjadi langkah yang tidak bisa ditunda, terutama dengan memangkas pengeluaran yang dinilai tidak berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.
“Belanja yang bersifat seremonial, perjalanan dinas yang tidak mendesak, hingga tunjangan non prioritas harus mulai dievaluasi. Dalam kondisi defisit seperti sekarang, anggaran harus benar-benar diarahkan pada program yang menyentuh kebutuhan masyarakat,” ujarnya.
Selain efisiensi anggaran, Lutfi juga menilai pemerintah daerah perlu lebih agresif membuka peluang investasi guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Salah satu opsi yang dapat ditempuh adalah melalui skema kerja sama pembangunan dengan pihak swasta, seperti Build Operate Transfer (BOT), di mana pihak swasta membangun dan mengelola infrastruktur dalam jangka waktu tertentu sebelum akhirnya diserahkan kepada pemerintah daerah.
Di tengah berbagai persoalan tersebut, Lutfi juga menyoroti tantangan reforma agraria yang hingga kini belum sepenuhnya terurai di Kabupaten Sukabumi.
Ia menyebutkan terdapat sekitar 18 kecamatan yang mengalami hambatan pertumbuhan ekonomi karena sebagian besar wilayahnya berada di kawasan perkebunan besar. Kondisi ini dinilai membuat ruang pengembangan ekonomi masyarakat menjadi terbatas.
Karena itu, ia mendorong pemerintah daerah untuk segera mengaktifkan Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) agar program reforma agraria dari pemerintah pusat dapat diimplementasikan secara nyata di tingkat daerah.
Menurutnya, Kabupaten Sukabumi sebenarnya memiliki posisi geografis yang strategis sebagai wilayah penyangga kawasan metropolitan di Jawa Barat. Potensi tersebut seharusnya mampu menjadi motor pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat dibandingkan daerah lain yang lebih jauh dari pusat aktivitas ekonomi.
Namun tanpa kebijakan yang tegas dan langkah terobosan yang nyata, potensi tersebut dikhawatirkan hanya akan menjadi peluang yang terus tertunda.
“Bupati harus berani mengambil langkah-langkah strategis dan terobosan yang terukur. Jangan sampai kebijakan yang diambil hanya bersifat kompromis dan akhirnya tidak menyelesaikan persoalan secara mendasar,” tegas Lutfi.
Evaluasi satu tahun kepemimpinan ini diharapkan menjadi refleksi serius bagi Pemerintah Kabupaten Sukabumi untuk memperbaiki arah pembangunan, memperkuat tata kelola anggaran, serta memastikan kebijakan daerah benar-benar berpihak pada kepentingan masyarakat luas.
Redaksi/Rian Hidayat
