SUKABUMI, MIPANEWS – Setelah sebelumnya menjadi sorotan terkait dugaan tidak adanya tenaga ahli gizi selama kurang lebih lima bulan operasional, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Desa Sukaluyu, Kecamatan Kalibunder, Kabupaten Sukabumi kembali menuai perhatian publik.
Pemberitaan sebelumnya mengenai dugaan kekosongan tenaga ahli gizi memunculkan berbagai tanggapan dari masyarakat maupun pihak internal SPPG.
Saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon seluler, Kepala Dapur SPPG berinisial S memilih merespons dengan nada santai.
“Kita damai saja,” ujarnya singkat.
Namun, di tengah polemik tersebut, muncul informasi lain yang menyebutkan bahwa operasional SPPG diduga belum didukung izin lingkungan secara tertulis dari masyarakat sekitar.
Ketua RT setempat yang berhasil diwawancarai menjelaskan bahwa pada saat awal pendirian SPPG memang pernah ada pihak yang datang untuk memberikan informasi kepada warga.
“Waktu awal pendirian memang ada yang datang dan menyampaikan bahwa di sini akan ada dapur MBG. Namun sebatas pemberitahuan itu saja,” ungkapnya.
Selain persoalan administrasi lingkungan, sejumlah warga juga disebut pernah mendatangi lokasi SPPG untuk menyampaikan keluhan terkait aroma yang dianggap mengganggu kenyamanan lingkungan sekitar.
Menurut keterangan yang diperoleh, warga berharap pengelola dapat mencari solusi agar aktivitas dapur tidak menimbulkan dampak bagi masyarakat sekitar.
Dugaan Ketidaksesuaian Tupoksi
Di sisi lain, sorotan juga mengarah pada sistem kerja internal SPPG. Salah seorang Asisten Lapangan (Aslap) yang dihubungi wartawan menyatakan bahwa tugasnya hanya berkaitan dengan pekerjaan lapangan.
“Tugas saya bagian lapangan, tidak ada urusan lain,” katanya saat dihubungi melalui telepon.
Meski demikian, berdasarkan informasi yang beredar di lapangan, terdapat dugaan bahwa sejumlah pekerjaan internal tidak berjalan sesuai tugas pokok dan fungsi (tupoksi) masing-masing.
Beberapa sumber mempertanyakan pembagian tugas antara bagian akuntansi, asisten lapangan, hingga tenaga penyedia jasa lainnya yang disebut-sebut tidak berjalan sebagaimana mestinya.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada penjelasan resmi dari pihak pengelola SPPG maupun yayasan yang menaungi program tersebut terkait dugaan ketidaksesuaian pembagian tugas tersebut.
Perlu Klarifikasi dan Evaluasi
Sejumlah pihak menilai berbagai persoalan yang mencuat di SPPG Sukaluyu perlu dijawab secara terbuka agar tidak menimbulkan spekulasi di tengah masyarakat. Transparansi dinilai penting mengingat program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan program yang menyangkut kepentingan publik dan penggunaan anggaran negara.
Redaksi masih membuka ruang hak jawab kepada seluruh pihak terkait, termasuk pengelola SPPG, yayasan, maupun instansi yang berwenang, guna memperoleh informasi yang lebih lengkap dan berimbang.
Bersambung
Rian Hidayat
