SUKABUMI, MIPANEWS – Polemik seputar operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di bawah naungan Yayasan Gunung Gede Bersahaja, Desa Sukaluyu, Kecamatan Kalibunder, Kabupaten Sukabumi, terus bergulir.
Setelah sebelumnya menjadi sorotan terkait dugaan kekosongan tenaga ahli gizi selama beberapa bulan operasional, persoalan lain mulai bermunculan. Mulai dari dugaan belum adanya izin lingkungan tertulis, keluhan warga terkait aroma tidak sedap dari aktivitas dapur, hingga perbedaan pernyataan dari sejumlah pihak yang terlibat dalam operasional SPPG tersebut.
Pada Minggu (4/10/2026), tim MIPA News melakukan wawancara dengan salah seorang pekerja dapur bernama Aden Wili, yang diketahui bertugas sebagai koki atau chef di SPPG tersebut.
Awalnya, perbincangan berlangsung santai. Namun ketika ditanya mengenai pentingnya keberadaan tenaga ahli gizi dalam operasional dapur MBG, Aden menyampaikan pandangannya yang kemudian memunculkan pertanyaan baru.
“Sebenarnya ahli gizi tidak terlalu diperlukan,” ujarnya.
Saat ditanya lebih lanjut mengenai fungsi tenaga ahli gizi yang diwajibkan dalam operasional SPPG, Aden kembali menyampaikan pendapat pribadinya.
“Kalau makanan sudah tidak layak atau sudah asam ya tidak boleh dimakan. Saya juga bisa mengetahui itu,” katanya.
Pernyataan tersebut memunculkan perdebatan karena keberadaan tenaga ahli gizi merupakan salah satu komponen penting dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), terutama untuk memastikan kecukupan gizi, keamanan pangan, kualitas menu, hingga pemenuhan standar yang telah ditetapkan pemerintah.
Meski demikian, Aden mengakui bahwa pada periode tertentu SPPG sempat tidak memiliki tenaga ahli gizi yang bertugas secara tetap.
“Waktu itu memang sempat tidak ada ahli gizi, tetapi ada bantuan dari ahli gizi dari wilayah Ciracap,” ujarnya.
Namun ketika ditanya mengenai status, intensitas kunjungan, serta bentuk pendampingan yang dilakukan tenaga ahli gizi tersebut, belum diperoleh penjelasan yang rinci.
Kepala Desa Mengaku Tidak Ada Koordinasi
Di hari yang sama, tim MIPA News juga mendatangi kediaman Kepala Desa Sukaluyu, Muhibin, guna meminta keterangan terkait keberadaan dan operasional SPPG di wilayahnya.
Saat ditanya mengenai koordinasi antara pihak pengelola SPPG dengan pemerintah desa, Muhibin mengaku tidak mengetahui adanya koordinasi resmi yang dilakukan.
“Tidak ada koordinasi,” ujarnya singkat.
Meski demikian, Muhibin menegaskan bahwa dirinya mendukung penuh Program Makan Bergizi Gratis karena merupakan program strategis pemerintah pusat yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi masyarakat.
“Sebagai kepala desa saya ingin program ini berjalan baik. Ini program pemerintah pusat yang harus kita dukung bersama,” katanya.
Namun ia mengingatkan agar pelaksanaan program tidak menyimpang dari tujuan awalnya.
“Jangan sampai program ini hanya menjadi ajang mencari keuntungan semata. Para pekerja juga sudah mendapatkan hak dan penghasilannya masing-masing. Yang paling penting adalah manfaat program ini benar-benar dirasakan masyarakat,” tegasnya.
Perlu Evaluasi dan Klarifikasi
Sejumlah pihak menilai berbagai persoalan yang mencuat di SPPG Sukaluyu perlu dijawab secara terbuka oleh pengelola maupun yayasan yang menaunginya. Transparansi dinilai penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap Program Makan Bergizi Gratis yang menjadi salah satu program prioritas pemerintah.
Hingga berita ini diterbitkan, MIPA News masih terus mengumpulkan data dan keterangan dari berbagai pihak, termasuk pengelola yayasan, pihak SPPG, serta instansi terkait guna memperoleh informasi yang lengkap dan berimbang.
Redaksi/Rian Hidayat
