Subang, Mipanews – Wali Kota Sukabumi, Ayep Zaki menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Pembahasan Kuota Haji dan Umrah yang digelar oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama Kementerian Haji dan Umrah di Lembur Pakuan, Kampung Sukadaya Desa Sukasari, Kecamatan Dawuan, Kabupaten Subang, pada Rabu (3/12/2025) lalu.
Kehadiran Ayep Zaki pada Rakor itu merupakan bentuk komitmen Pemerintah Kota Sukabumi untuk memastikan distribusi kuota bagi warganya berlangsung adil, transparan dan sesuai arahan pemerintah pusat. Ayep Zaki menyampaikan bahwa tidak boleh ada daerah yang dirugikan dalam proses distribusi kuota haji dan umrah.
Mengingat penyesuaian kuota tahun 2026 merupakan bagian dari kebijakan normalisasi keberangkatan secara nasional untuk menyeimbangkan waktu tunggu jamaah di seluruh Indonesia, dalam hal ini Kota Sukabumi juga akan mengalami penyesuaian kuota berdasarkan antrean yang berlaku.
“Prinsipnya jelas, tidak boleh ada daerah yang dirugikan atau dianak-tirikan dalam proses distribusi kuota haji dan umrah,” ucap Ayep Zaki.
Dia menegaskan bahwa pemerintah daerah harus berperan aktif mengawal data antrean, memastikan pelayanan bertanggung jawab dan memperjuangkan hak jamaah. menurutnya, waktu tunggu akan semakin panjang jika koordinasi pemerintah daerah lemah dan hal ini akan menyebabkan menurunnya kepercayaan publik.
“Jika koordinasi lemah, risikonya jelas waktu tunggu makin panjang, pelayanan memburuk dan kepercayaan publik turun. Itu tidak boleh terjadi,” ujarnya.
“Saya berharap forum ini menghasilkan keputusan yang kuat, operasional dan tidak sekadar formalitas, umat menunggu kepastian, bukan janji,” tambahnya.
Redaksi
