Sukabumi, Mipanews -Puluhan warga Desa Nanggerang, Kecamatan Cicurug, Kabupaten Sukabumi, mendatangi kantor pemerintah desa untuk menyampaikan keluhan terkait krisis air bersih yang telah mengganggu kebutuhan dasar masyarakat. Dalam audiensi yang berlangsung secara musyawarah, warga meminta pemerintah desa segera menghadirkan solusi permanen atas persoalan tersebut.
Salah seorang tokoh masyarakat, Suminta, mengatakan sumber air yang selama ini dimanfaatkan warga berasal dari kawasan pegunungan dengan debit yang terbatas. Menurutnya, masyarakat juga telah bergotong royong membantu biaya perawatan jaringan distribusi air.
“Air memang berasal dari gunung, tetapi debitnya kecil. Warga juga ikut membantu biaya pengelolaannya. Sekarang jaringan sedang diperbaiki, tetapi koordinasi antara pengelola, pemerintah desa, serta RT dan RW dinilai masih kurang, sehingga masyarakat merasa dirugikan,” ujarnya.
Suminta menjelaskan, pada masa sebelumnya distribusi air berjalan relatif baik karena seluruh pelanggan menggunakan meteran. Namun belakangan, menurutnya, muncul persoalan akibat adanya penggunaan air yang tidak lagi melalui meteran sehingga menimbulkan ketidakadilan.
“Dulu pembagiannya jelas, semua menggunakan meteran. Sekarang ada yang mengambil air tanpa melalui meteran. Di sinilah seharusnya pengelola lebih tegas agar tidak menimbulkan kecemburuan di masyarakat,” katanya.
Ia menegaskan, kebutuhan utama masyarakat saat ini adalah kepastian ketersediaan air bersih. Menurutnya, kondisi geografis wilayah yang kering membuat sumur gali maupun sumur biasa bukan menjadi solusi.
“Di sini sedang krisis air. Membuat sumur sangat sulit karena tanahnya kering. Harapan masyarakat sederhana, bagaimana air tetap tersedia untuk kebutuhan sehari-hari,” ucapnya.
Menanggapi informasi mengenai pemanfaatan air untuk kebutuhan perusahaan, Suminta mengaku belum mengetahui secara pasti. Namun ia menilai apabila memang ada pemanfaatan oleh pihak lain, seharusnya dilakukan secara terbuka dan dikomunikasikan kepada masyarakat.
“Kalau memang dipakai untuk perusahaan atau kepentingan lain, saya tidak tahu. Tetapi yang penting harus ada koordinasi dengan masyarakat. Kalau memang harus berbagi, silakan diatur jadwalnya. Jangan sampai masyarakat sampai tiga hari tidak mendapatkan air,” tegasnya.
Ia juga menjelaskan bahwa sumur bor di depan Kantor Desa selama ini difungsikan sebagai cadangan ketika pasokan dari sumber mata air pegunungan mengalami gangguan. Sementara bak penampungan lama disebut sudah tidak berfungsi sehingga masyarakat berharap dibangun sistem penampungan yang lebih memadai.
Senada dengan itu, warga lainnya, Sinta, menegaskan aksi penyampaian aspirasi dilakukan secara damai dan bertujuan mencari solusi bersama.
“Kami datang untuk bermusyawarah. Kami ingin ketika ada kendala dari sumber utama, masyarakat masih memiliki cadangan air. Kami bersyukur sekarang sudah ada fasilitas sementara, tetapi kami ingin solusi yang benar-benar nyata,” ujarnya.
Menurut Sinta, masyarakat mengusulkan pembangunan bak penampungan air agar ketika pasokan dari pegunungan terganggu, warga tetap memiliki persediaan air bersih.
“Kami berharap ada penampungan air. Jadi ketika sumber dari gunung mengalami kendala, masyarakat tidak langsung kesulitan. Air adalah kebutuhan pokok, apalagi mayoritas warga membutuhkan air untuk aktivitas sehari-hari dan beribadah,” katanya.
Ia menambahkan kondisi tanah yang kering membuat pembangunan sumur tidak efektif sebagai solusi jangka panjang.
“Bukan kami tidak mau membuat sumur, tetapi kondisi tanah di wilayah kami memang kering dan sulit mengeluarkan air. Karena itu kami berharap pemerintah segera menghadirkan solusi yang permanen,” ungkapnya.
Sinta menegaskan aspirasi tersebut mewakili warga RT 01 hingga RT 03 yang sama-sama terdampak krisis air bersih.
Menanggapi keluhan tersebut, Kepala Desa Nanggerang, Unang Suwandi, mengatakan pemerintah desa telah berupaya melakukan berbagai langkah untuk mengatasi persoalan distribusi air. Menurutnya, permasalahan bukan hanya disebabkan berkurangnya debit air saat musim kemarau, tetapi juga lemahnya pengelolaan distribusi di lapangan.
“Sejak awal kami sudah membentuk tim pengelola. Bahkan pengelolaan sempat diserahkan kepada BUMDes agar lebih profesional. Namun karena tidak berjalan maksimal, akhirnya dibentuk Satgas yang melibatkan Ketua RT dan RW untuk ikut mengawasi distribusi air,” ujar Unang, Jumat (10/7/2026).
Ia mengatakan seluruh pengurus diminta bekerja lebih serius. Tim teknis juga dijadwalkan kembali menuju kawasan sumber mata air yang berjarak sekitar 13 kilometer dari permukiman warga untuk melakukan pemeriksaan serta perbaikan jaringan.
Menurutnya, medan menuju sumber air cukup berat sehingga pekerjaan di lapangan tidak dapat diselesaikan secara optimal apabila dilakukan pulang-pergi dalam satu hari.
Selain memperbaiki jaringan dari sumber mata air, Pemerintah Desa juga mengaku telah mengoptimalkan fasilitas desa dengan memperbaiki pompa submersible, mengganti mesin sumur bor, serta membuka akses keran air di sejumlah titik yang mengalami kekeringan.
Di sisi lain, Unang mengakui sumur bor milik pemerintah desa saat ini dimanfaatkan untuk mengairi kebun milik sebuah perusahaan yang bekerja sama dengan pemerintah desa. Ia menjelaskan penggunaan tersebut dilakukan karena sebelumnya pemerintah desa belum mengetahui bahwa pasokan air dari sumber mata air pegunungan akan mengalami kendala.
“Saat sumur bor itu dimanfaatkan untuk pengairan kebun perusahaan, kami belum mengetahui adanya permasalahan pada sumber air pegunungan. Setelah kondisi ini terjadi, tentu akan menjadi bahan evaluasi agar kebutuhan air bersih masyarakat tetap menjadi prioritas,” kata Unang.
Redaksi
