Sukabumi, Mipanews – Di tengah ramainya Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Sementara (BLTS) dari Kementerian Sosial (Kamensos) RI, salah satu warga Desa/Kecamatan Kalibunder, Kabupaten Sukabumi, Nurhelah dan sang suami Komarudin mengeluhkan kartu KKS miliknya yang kosong pada saat hendak diambil.
Menurut Komarudin kartu tersebut sebelumnya selalu berisi uang bantuan yang dapat diambil atau dicairkan, namun bulan ini kosong. Padahal mereka sangat berharap pada uang tersebut untuk memenuhi kebutuhan pokok agar bisa menyambung hidup.
“Dulu kartu ini selalu ada isinya, bisa kami ambil dan uangnya dipakai untuk kebutuhan pokok dan sekolah anak, tapi kemarin mau diambil bareng dengan warga lain ternyata punya saya gak ada isinya, sedangkan orang lain ada isinya,” ucap Komarudin didampingi sang istri kepada Mipanews saat ditemui di kediamannya beberapa waktu lalu.
Merekapun merasa heran, disaat pemerintah menggelontorkan banyak bantuan untuk masyarakat miskin, mereka hanya bisa menggigit jari karena bantuan yang mereka terima melalui kartu KKS kini tidak ada. Mereka harus menelan pil pahit kekecewaan ditengah kandasnya harapan terhadap bantuan pemerintah tersebut.
“Padahal kami sangat berharap dan membutuhkan uang tersebut untuk keperluan sehari-hari, sekolah anak dan lainya, sekarang harapan kami hancur, tidak tahu kenapa tiba tiba kok tidak ada isinya, padahal warga yang lain ada,” ujarnya dengan nada kesal.
Merekapun sempat mempertanyakan hal ini kepada Kepala Dusun (Kadus) desa setempat. Menurut keterangan dari Kepala Dusun, kata Komarudin, kartu KKS miliknya kosong kemungkinan karena adanya perbedaan nama antara di kartu, KTP dan Kartu Keluarga (KK). Namun perbedaan nama tersebut sudah lama dan sebelumnya tidak ada masalah.
“Katanya ada kesalahan nama, di Kartu Keluarga namanya Helah tapi di KTP namanya Nurhelah. Yang saya heran, kalau memang itu bermasalah kenapa tidak dari dulu, kenapa baru sekarang, sebelumnya kami mendapatkan bantuan melalui kartu tersebut dan tidak ada masalah,” ucapnya dengan penuh rasa heran.
Komarudin bersama istrinya pun mengeluh, dengan kondisi yang serba kekurangan mereka tidak mendapatkan bantuan dari pemerintah di saat yang lain mendapatkannya. Padahal, kata Komarudin, mereka adalah keluarga miskin yang tidak memiliki apa-apa dan sering kesulitan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Belakangan, Komarudin mendengar bahwa Kartu KKS miliknya sudah tidak bisa dipakai dan dia tidak akan mendapatkan lagi bantuan karena akan diganti oleh orang lain.
“Kalau tidak percaya silahkan lihat ke rumah saya, kami tidak punya apa-apa, rumah saja mau roboh, jangankan harta beras saja sering gak kebeli, sampai tega bantuan saja tidak dapat lebih parahnya lagi katanya mau ditukar dengan orang lain,” ujarnya.
Di sisi lain, Pewarta Mipa mendapatkan informasi tentang adanya kartu KKS yang dipegang oleh orang lain yang bukan pemiliknya, bahkan tidak sedikit penerima manfaat yang tidak mengetahui nomor pin dari kartunya sendiri. selain itu, menurut narasumber yang nggan disebutkan namanya, ada potongan administrasi sebesar 5000 rupiah/KPM setiap pencairan.
“Padahal wwaktu rapat dan kartu dibagikan pihak pemerintah kecamatan dan desa menegaskan bahwa kartu tersebut dilarang untuk dipindah tangankan karena di dalamnya ada rahasia nomor pin. Pin itu jangan sampai ada yang tahu selain KPM, tapi yang terjadi malah sebaliknya, yang punya kartu tidak tahu nomor pinnya sementara orang lain bisa tahu. Apakah itu tidak melangar aturan hukum bila milik kita di pegang orang lain dan harus kemana kita melaporkannya,” ucap seorang warga Kalibunder yang nggan disebutkan namanya.
Rian Hidayat
